CNN/CorongNusantaraNews.com — Cibinong, Bogor — Kamis, 24 September 2026. Perhatian publik terhadap penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menguat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar dalam perkara dugaan korupsi Pemkab Bogor. KPK menyebut uang tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya menjadi hak pegawai di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor.
Perkara tersebut kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Namun hingga informasi terakhir yang disampaikan KPK, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat:
Jika uang sudah ditemukan, asal-usul uang sudah mulai dijelaskan, pemeriksaan saksi telah dilakukan, dan penyidikan sudah berjalan, lalu apa yang masih harus didalami sebelum KPK menetapkan tersangka?
LIMA PERTANYAAN UNTUK KPK
Pertama, sejauh mana penelusuran KPK terhadap aliran uang Rp1,5 miliar yang diduga berasal dari pemotongan insentif pegawai Bappenda?
Kedua, siapa pihak yang diduga memiliki kewenangan atau peran dalam mekanisme pemotongan tersebut?
Ketiga, apakah KPK telah menemukan bukti yang menghubungkan uang tersebut dengan pihak tertentu, baik sebagai penerima, pemberi perintah, maupun pihak yang menikmati hasil pemotongan?
Keempat, setelah sejumlah saksi diperiksa dan sejumlah kantor pemerintahan digeledah, apakah KPK masih membutuhkan alat bukti tambahan sebelum menentukan tersangka?
Kelima, kapan masyarakat Kabupaten Bogor dapat memperoleh kejelasan mengenai status hukum perkara tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena KPK sendiri sebelumnya menyatakan mengajak masyarakat dan kalangan jurnalis untuk terus memantau serta mengawal penanganan perkara di Kabupaten Bogor.
BANDINGKAN DENGAN PERKARA ATR/BPN
Sorotan publik semakin kuat setelah KPK dalam perkara berbeda terkait dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor melakukan OTT pada 14 September 2026 dan sehari kemudian mengumumkan delapan tersangka.
Dalam perkara tersebut, KPK juga mengungkap adanya penyerahan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin yang kemudian menyerahkan Rp200 juta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Perbandingan tersebut tentu tidak berarti jumlah uang dapat dijadikan satu-satunya dasar penetapan tersangka. Setiap perkara memiliki konstruksi hukum dan alat bukti yang berbeda.
Namun, dari perspektif kepentingan publik, perkembangan kedua perkara tersebut menimbulkan pertanyaan yang wajar:
Mengapa pada satu perkara KPK dapat segera mengumumkan tersangka, sedangkan pada perkara Pemkab Bogor dengan barang bukti Rp1,5 miliar prosesnya masih berada pada tahap penyidikan tanpa tersangka yang diumumkan?
PUBLIK TIDAK MENUNTUT PENETAPAN TERGESA-GESA
Masyarakat tentu tidak meminta KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum.
Yang ditunggu adalah kepastian proses.
Jika alat bukti belum cukup, publik berhak mengetahui bahwa penyidik masih melakukan pendalaman.
Jika alat bukti telah cukup, masyarakat tentu menunggu langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebab pemberantasan korupsi bukan hanya tentang berapa uang yang ditemukan, tetapi juga tentang bagaimana bukti tersebut ditelusuri hingga perkara menjadi terang dan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Kini pertanyaan publik Kabupaten Bogor semakin sederhana:
Rp1,5 MILIAR SUDAH ADA.
PENYIDIKAN SUDAH BERJALAN.
SAKSI SUDAH DIPERIKSA.
LALU, APA LAGI YANG DITUNGGU?
Publik menunggu jawaban KPK.
