CorongNusantaraNews.com — Kabupaten Bogor — Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Bogor menuai sorotan keras. Forum yang seharusnya menjadi ruang utama penyerapan aspirasi masyarakat itu justru dinilai hanya menjadi seremoni tahunan tanpa substansi.
Direktur LBH dan Kajian Strategis Kawal Transparansi dan Reformasi Kabupaten Bogor, Nurdin Ruhendi, mengungkapkan bahwa banyak anggota DPRD tidak hadir dalam Musrenbang tingkat kecamatan tahun ini.
“Ini ironi. Musrenbang adalah ruang rakyat, tapi wakil rakyat justru tidak hadir. Lalu aspirasi itu diserap dari mana?” tegas Nurdin. Kamis.9/4/26.
Ia menilai, absennya anggota DPRD menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjalankan fungsi representasi. Padahal, Musrenbang kecamatan khususnya di Dapil V merupakan titik awal dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Sorotan ini semakin tajam setelah Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan bahwa penyusunan APBD 2027 berbasis aspirasi masyarakat.
“Pernyataan itu bagus di atas kertas. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Jika tidak hadir di Musrenbang, maka klaim berbasis aspirasi patut dipertanyakan,” lanjutnya.
Menurut Nurdin, tanpa keterlibatan langsung, proses aspirasi hanya berpotensi menjadi formalitas administratif yang jauh dari kebutuhan nyata masyarakat.
LBH menilai kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap DPRD dan memperkuat anggapan bahwa Musrenbang hanyalah ritual tahunan.
“Kami mendorong evaluasi serius. Ketua DPRD harus memastikan kehadiran dan bekerja, bukan hanya menyampaikan komitmen di ruang publik,” tutup Nurdin.(Red)
