CorongNusantaraNews.com — Jakarta – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) melakukan kunjungan dan diskusi dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Senin (22/6). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis sektor pertanian, khususnya terkait hilirisasi pertanian dan penguatan program Brigade Pangan.
Diskusi dipimpin oleh Dr. Ir. Dyah Susilokarti, M.P., yang saat ini menjabat sebagai Direktur Aneka Kacang dan Umbi, didampingi tiga pejabat direktorat lainnya. Sementara dari PP STN hadir Ketua Umum Ahmad Rifai, Deputi Bidang Politik Samsudin Saman, serta Deputi Bidang Tani Rinaldi, S.Sos., S.H.
Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai menjelaskan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut awalnya membahas kondisi produksi pertanian nasional dan pengalaman organisasi dalam mendampingi petani di berbagai wilayah konflik agraria. Pembahasan kemudian berkembang pada program Brigade Pangan yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian.
“Perbincangan yang awalnya seputar praktik-praktik lapangan yang telah kami kerjakan di beberapa wilayah konflik agraria, berkembang menjadi diskusi yang cukup mendalam mengenai Brigade Pangan. Meskipun program tersebut berada di bawah direktorat lain, kami melihat penting untuk menyampaikan berbagai masukan karena Ibu Dyah juga merupakan Koordinator Wilayah Brigade Pangan di Nusa Tenggara Barat,” ujar Ahmad Rifai.
Menurutnya, PP STN mendapat kesempatan untuk menyampaikan berbagai pandangan terkait tantangan pembangunan pertanian nasional. Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Tani PP STN,
Rinaldi, memaparkan sejumlah gagasan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program Brigade Pangan ke depan.
Rinaldi menilai Brigade Pangan merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan regenerasi petani dan pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian. Program tersebut dinilai mampu menghubungkan kembali generasi muda dengan sektor pertanian melalui pendekatan modern, kolektif, dan berkelanjutan.
“Problem petani saat ini masih berkisar pada akses lahan, teknologi yang murah dan modern, serta kesadaran untuk membangun pertanian secara kolektif. Brigade Pangan mendorong model pertanian kolektif tersebut, sekaligus didukung distribusi alat pertanian modern, akses modal, hingga dukungan distribusi hasil panen,” jelas Rinaldi.
Dalam forum tersebut, PP STN juga menawarkan diri untuk berperan sebagai Social Agribusiness Operator (SAO). Konsep ini menempatkan STN bukan sekadar sebagai penerima manfaat program pemerintah, melainkan sebagai mitra strategis yang berfungsi mengintegrasikan rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir.
“Kehadiran Social Agribusiness Operator bertujuan memastikan setiap kebijakan pembangunan pertanian dapat dieksekusi secara efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. STN siap menjadi jembatan antara negara dan petani dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Dyah Susilokarti menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan PP STN. Meski menegaskan bahwa Brigade Pangan berada di bawah kewenangan direktorat lain, ia berkomitmen untuk menyampaikan berbagai usulan dan hasil diskusi tersebut kepada pihak terkait.
“Mungkin pada kesempatan berikutnya, ketika ada pertemuan yang membahas Brigade Pangan, STN dapat ikut hadir sehingga dapat menyampaikan langsung gagasan dan pandangannya kepada para pemangku kepentingan,” ujar Dyah.
Sebagai informasi, usulan Serikat Tani Nelayan untuk menjadi Social Agribusiness Operator (SAO) dipandang sebagai pendekatan inovatif dalam pembangunan pertanian. Model ini menggabungkan profesionalisme pengelolaan agribisnis dengan kekuatan sosial masyarakat sipil, sehingga diharapkan mampu memperkuat efektivitas kebijakan pertanian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.(WND)
