CNN/CorongNusantaraNews.com — Cibinong, Bogor — Rabu, 26 Agustus 2026. Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor menjadi perhatian publik, terlebih setelah adanya informasi mengenai pengamanan uang sekitar Rp1,5 miliar serta pemeriksaan sejumlah pihak yang dikaitkan dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Di tengah proses penyidikan tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai keberadaan Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati (SK) yang mengatur pemberian insentif pemungutan pajak daerah. Apakah regulasi tersebut sekadar menjadi dasar administratif pemberian hak, atau justru perlu diuji lebih jauh untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya?
Secara prinsip, keberadaan Perbup maupun SK Bupati tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana, tetapi juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggaran.
Karena itu, publik tentu menunggu penjelasan yang lebih terang mengenai asal-usul uang Rp1,5 miliar, siapa yang menerima, dasar penerimaannya, mekanisme pencairannya, serta apakah jumlah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam regulasi dan keputusan kepala daerah.
Hal lain yang juga penting adalah membedakan antara hak menerima insentif dengan dugaan penyalahgunaan dalam proses pemberian atau pembagiannya.
Apabila seorang pejabat memang memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang sah, maka penerimaan tersebut pada prinsipnya tidak dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana.
Namun apabila dalam prosesnya ditemukan adanya pemotongan, pengondisian, penerima fiktif, pemberian di luar ketentuan, atau aliran dana yang tidak memiliki dasar hukum, maka persoalannya tentu menjadi berbeda dan harus diuji berdasarkan alat bukti.
Dalam konteks tersebut, lambat atau cepatnya KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka juga sebaiknya tidak dijadikan ukuran tunggal untuk menyimpulkan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.
KPK memiliki kewenangan dan mekanisme penyidikan sendiri. Penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan konstruksi perkara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Publik berhak mengawasi, tetapi proses hukum juga harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Karena itu, pertanyaan yang lebih substantif bukan semata-mata “mengapa belum ada tersangka?”, melainkan:
Apakah seluruh proses pemberian dan penggunaan insentif tersebut telah sesuai dengan Perbup, SK Bupati, APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya?
Jika sesuai, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka publik tentu berharap KPK mengusutnya secara profesional tanpa melihat jabatan maupun kedudukan pihak yang terlibat.
Pada akhirnya, Perbup dan SK Bupati bukanlah tameng untuk membenarkan suatu perbuatan yang terbukti melanggar hukum. Namun, regulasi tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai bukti adanya tindak pidana sebelum seluruh fakta dan alat bukti diuji dalam proses hukum.
Masyarakat Kabupaten Bogor kini menunggu satu hal: transparansi dan kepastian hukum.
Biarkan KPK bekerja berdasarkan alat bukti, sementara publik menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, objektif, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
