CNN/CorongNusantaraNews.com — BOGOR – Harapan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap penegakan hukum yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi kembali menjadi sorotan seiring perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Parung.
Sebelumnya, langkah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam mengaktifkan kembali penanganan perkara yang sempat tidak menunjukkan perkembangan berarti mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Upaya tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Namun, perhatian publik kini tertuju pada informasi mengenai pemanggilan Kasi Pidsus oleh Kejaksaan Agung untuk menjalani proses klarifikasi khusus. Bersamaan dengan itu, perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi RSUD Parung dinilai belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Sejumlah pihak menilai Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor perlu memberikan penjelasan yang memadai mengenai status penanganan perkara tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Bogor menyatakan bahwa proses penanganan dugaan korupsi RSUD Parung harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kasus ini harus ditangani secara transparan, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Apabila masih terdapat pihak lain yang berdasarkan alat bukti patut dimintai pertanggungjawaban hukum, maka proses tersebut hendaknya dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila belum terdapat bukti yang cukup, hal tersebut juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya. Selasa, 28/7/26.
Menurutnya, RSUD Parung merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat, sehingga setiap dugaan penyimpangan dalam proses pembangunannya menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan penggunaan keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas.
BPI KPNPA RI Wilayah Bogor juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara independen. Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara tetap diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Masyarakat berharap Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dapat memberikan kepastian mengenai kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi RSUD Parung. Transparansi dalam proses penegakan hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.(**)
