CNN/CorongNusantaraNews.com – Cibinong – Sorotan terhadap harta kekayaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade menguat di tengah pengusutan sejumlah perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Bukan tanpa alasan. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan perubahan nilai kekayaan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada laporan 2018, total harta Jaro Ade tercatat sekitar Rp4,78 miliar. Enam tahun kemudian, angka tersebut melonjak menjadi sekitar Rp62,14 miliar.
Dalam laporan 2025, nilai total kekayaan yang dilaporkan turun menjadi sekitar Rp57,7 miliar. Meski mengalami penurunan sekitar Rp4,4 miliar dibandingkan 2024, angka tersebut masih sekitar 12 kali lipat dibandingkan nilai yang dilaporkan pada 2018.
Tanah dan Bangunan Jadi Sorotan Utama
Komponen yang paling mencolok adalah tanah dan bangunan.
Nilainya dilaporkan sekitar Rp4,07 miliar pada 2018, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp45,9 miliar pada 2024, dan mencapai sekitar Rp50,7 miliar pada laporan 2025.
Artinya, berdasarkan angka yang dilaporkan, tanah dan bangunan menyumbang sekitar 87,9 persen dari keseluruhan harta Jaro Ade pada 2025.
Di sisi lain, sejumlah komponen seperti kendaraan dan mesin serta kas dan setara kas mengalami perubahan pada laporan terbaru.
Angka-angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik: apa sumber perolehan aset, kapan aset diperoleh, bagaimana transaksi dilakukan, dan apakah seluruh perubahan tersebut telah didukung dokumen serta sumber dana yang dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan tersebut penting karena LHKPN merupakan instrumen transparansi bagi penyelenggara negara.
Fuji Handriana: Jangan Hanya Berhenti pada Angka
Kepala Media Partner Fuji Handriana, S.H., CTT, menilai perubahan kekayaan pejabat publik harus dibaca secara objektif dan tidak boleh langsung ditarik menjadi tuduhan pidana.
Namun, menurutnya, besarnya perubahan aset tetap merupakan persoalan yang layak mendapatkan penjelasan terbuka.
“Kita tidak sedang menghakimi atau menyimpulkan adanya tindak pidana. Tetapi ketika publik melihat perubahan harta yang sangat signifikan, pertanyaan mengenai sumber perolehan aset adalah sesuatu yang wajar dan sah untuk diajukan,” ujar Fuji. Sabtu,19/9/26.
Ia menegaskan, transparansi tidak cukup hanya dengan mencantumkan angka dalam LHKPN.
“Publik membutuhkan keterbukaan. Kalau aset tersebut diperoleh secara sah, tentu ada dokumen dan sumber perolehannya. Tinggal dijelaskan secara terang. Jangan sampai ruang publik justru dipenuhi spekulasi karena informasi yang seharusnya bisa diklarifikasi tidak dijelaskan,” katanya.
Fuji juga meminta agar sorotan terhadap LHKPN tidak dipelintir menjadi vonis.
“LHKPN bukan bukti seseorang melakukan korupsi. Tetapi LHKPN juga bukan sesuatu yang kebal dari pertanyaan publik. Dua hal ini harus dibedakan. Pers berkewajiban menguji data, meminta klarifikasi, dan mengawal prosesnya,” tegasnya.
Menurut Fuji, jika terdapat keterkaitan antara aset seseorang dengan perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, maka penelusuran harus dilakukan berdasarkan alat bukti.
“Kalau KPK menemukan hubungan antara transaksi, aset, atau sumber dana dengan perkara yang sedang disidik, biarkan penyidik menelusurinya berdasarkan bukti. Kalau tidak ada hubungan, itu juga harus dijelaskan. Yang kita dorong adalah transparansi dan kepastian hukum,” ujarnya.
KPK Sedang Mengusut Perkara di Kabupaten Bogor
Sorotan LHKPN Jaro Ade muncul dalam momentum ketika KPK tengah melakukan pengusutan perkara di Kabupaten Bogor.
KPK sebelumnya melakukan penggeledahan terhadap sejumlah kantor di lingkungan Pemkab Bogor berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi. Langkah penyidik tersebut membuat perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan, transaksi keuangan, serta harta kekayaan pejabat di Kabupaten Bogor semakin besar.
Dalam perkara lain yang berkaitan dengan pengurusan HGB Summarecon, KPK juga telah melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan tersangka.
Pertanyaan Besarnya Kini Ada di KPK?
Di tengah berbagai pengusutan perkara korupsi di Kabupaten Bogor, publik kini menunggu apakah data LHKPN tersebut akan menjadi salah satu informasi yang ikut ditelaah apabila relevan dengan perkara yang sedang ditangani KPK.
Pertanyaan kuncinya bukan semata-mata “berapa besar kekayaannya?”
Melainkan:
Dari mana aset tersebut diperoleh?
Kapan diperoleh?
Bagaimana sumber pembiayaannya?
Apakah perubahan kepemilikan dan nilai aset didukung dokumen yang sah?
Dan yang paling penting:
Apakah terdapat hubungan antara perubahan kekayaan tersebut dengan perkara yang sedang diselidiki aparat penegak hukum?
Publik menunggu penjelasan. KPK menunggu bukti. Dan pers berkewajiban terus mengawalnya.
(Gus)
