CNN/CorongNusantaraNews.com — Bogor – Penghijauan di jalur Bojonggede–Kemang (Bomang), Kabupaten Bogor, kembali menjadi perhatian. Bukan semata soal berapa banyak pohon yang ditanam, tetapi lebih penting: siapa yang memastikan pohon-pohon tersebut tetap hidup, tumbuh dan terawat?
Pertanyaan itu mencuat setelah sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Bojonggede terlihat melakukan perawatan pepohonan di kawasan Bomang, Kamis (6/8/2026).
Salah satu petugas, Agus, terlihat turun langsung merawat tanaman yang telah ditanam di kawasan tersebut.
Langkah itu patut diapresiasi. Namun, aktivitas tersebut sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah.
Apakah penghijauan Bomang sudah memiliki sistem pemeliharaan yang jelas? Siapa penanggung jawabnya? Berapa jumlah pohon yang telah ditanam? Berapa yang masih hidup, mati atau rusak? Seberapa rutin perawatan dilakukan?
Tak kalah penting, apakah terdapat anggaran khusus untuk pemeliharaan tanaman dan dari sumber anggaran mana pembiayaan tersebut berasal?
Pertanyaan tersebut penting karena penghijauan di ruang publik bukan sekadar aktivitas menanam pohon. Ketika program telah dilakukan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan hasilnya dapat bertahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jangan Sampai Berhenti Setelah Penanaman
Program penghijauan kerap mudah terlihat saat seremoni penanaman berlangsung. Namun ukuran keberhasilannya justru terlihat beberapa bulan bahkan beberapa tahun setelah kegiatan tersebut dilakukan.
Pohon yang mati, rusak atau tidak terawat tentu menjadi persoalan yang harus dievaluasi.
Karena itu, pemerintah perlu memiliki data yang jelas mengenai jumlah pohon yang ditanam, lokasi penanaman, tingkat keberlangsungan hidup tanaman, hingga mekanisme penggantian apabila tanaman mati.
Jangan sampai penanaman pohon hanya menghasilkan dokumentasi kegiatan, sementara keberlangsungan tanaman tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Arahan Camat Bojonggede Tenny Ramdhani, S.STP., M.A. dan Camat Tajurhalang Ivan Pramudia, S.Sos., M.M., agar pepohonan di kawasan tersebut terus dipelihara tentu menjadi langkah positif.
Namun, arahan tersebut idealnya diikuti sistem kerja yang terukur.
Harus jelas siapa yang bertugas merawat, kapan pemeliharaan dilakukan, bagaimana pengawasannya, berapa kebutuhan anggarannya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila tanaman tidak terawat.
• Jika ada pohon mati, apakah langsung diganti?
• Jika tanaman rusak atau hilang, siapa yang bertanggung jawab?
• Jika tingkat keberhasilan penanaman rendah, apakah pemerintah melakukan evaluasi terhadap metode penanaman dan pemeliharaannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan program penghijauan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif atau seremonial.
Bomang Butuh Bukti, Bukan Sekadar Klaim Hijau
Jalur Bomang merupakan kawasan yang terus berkembang dengan aktivitas kendaraan dan pembangunan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat keberadaan ruang hijau semakin penting.
Pepohonan yang terawat dapat memberikan keteduhan, memperindah kawasan dan menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan.
Namun, kawasan hijau tidak lahir hanya karena pohon ditanam.
Kawasan hijau membutuhkan perawatan, pengawasan, anggaran dan konsistensi.
Karena itu, pemerintah Kabupaten Bogor perlu memastikan penghijauan Bomang tidak hanya terlihat hijau saat kegiatan penanaman, tetapi benar-benar mampu menjadi koridor hijau yang bertahan dalam jangka panjang.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana program tersebut dikelola, termasuk data jumlah pohon, pihak yang bertanggung jawab, mekanisme pemeliharaan, sumber pembiayaan dan hasil evaluasinya.
Sebab, menanam pohon bisa selesai dalam sehari. Memastikan pohon tetap hidup dan tumbuh besar membutuhkan tanggung jawab bertahun-tahun.
Dan pada akhirnya, keberhasilan penghijauan Bomang tidak diukur dari berapa banyak pohon yang pernah ditanam, tetapi berapa banyak yang berhasil tumbuh dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Anggi)
