CorongNusantaraNews.com —
Jakarta, 13 April 2026 — Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan penangguhan (suspend) terhadap 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa (Wilayah II). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas dan tepat dalam menjaga standar kualitas serta keamanan layanan pemenuhan gizi nasional.
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan bahwa program pemenuhan gizi, khususnya bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami mendukung penuh penindakan ini. Kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Standar higiene sanitasi, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” tegas Rifai.
Penangguhan ini dilakukan menyusul temuan berbagai pelanggaran, antara lain belum terpenuhinya SLHS, ketiadaan IPAL, lemahnya manajemen operasional, serta kualitas layanan yang belum memenuhi standar.
Momentum Perbaikan Program MBG
PP STN menilai langkah ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurut Rifai, perbaikan ini penting untuk mencegah berbagai permasalahan yang sebelumnya terjadi, seperti kasus keracunan makanan, distribusi yang lambat, hingga kualitas makanan yang tidak layak konsumsi.
Prioritas: Petani Lokal dan Koperasi Desa
Selain aspek teknis operasional, PP STN menekankan pentingnya penguatan rantai pasok berbasis ekonomi kerakyatan. SPPG wajib memprioritaskan pengadaan bahan baku dari:
– Petani lokal
– Kelompok tani
– Koperasi
– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
“Keterlibatan langsung petani dan koperasi desa dalam rantai pasok MBG adalah kunci. Ini bukan hanya soal distribusi pangan, tetapi juga upaya nyata meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi desa,” jelasnya.
Langkah ini diyakini mampu mencegah dominasi kelompok tertentu dalam distribusi bahan pokok sekaligus memastikan perputaran ekonomi tetap berada di tingkat lokal.
Sejalan dengan Target Nasional
PP STN menilai bahwa penguatan peran petani dalam program MBG sejalan dengan visi pemerintah dalam percepatan penurunan kemiskinan, termasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Dengan terbukanya akses pasar melalui ribuan SPPG di seluruh Indonesia, program MBG diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan petani dan nelayan.
Rekomendasi PP STN
PP STN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah konkret sebagai berikut:
– Memastikan seluruh SPPG yang disuspend segera memenuhi standar operasional, termasuk SLHS, IPAL, tenaga pengawas gizi, dan manajemen layanan.
– Menerapkan sistem pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani lokal serta koperasi desa
Melibatkan organisasi tani dalam proses pengawasan dan pendampingan rantai pasok.
– Menjamin keberlanjutan program melalui tata kelola yang akuntabel dan berkeadilan
Penutup.
“Program MBG harus menjadi solusi terpadu: anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi berkualitas, sementara petani dan masyarakat desa memperoleh peningkatan pendapatan yang nyata. Inilah wujud gotong royong dalam membangun Indonesia yang sehat, produktif, dan sejahtera,” pungkas Rifai.
Catatan Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN)
Ahmad Rifai
Ketua Umum
