CNN/CorongNusantaraNews.com — Cibinong, Bogor — Senin, 7 September 202. Polemik mengenai buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam membuka ruang perdebatan yang lebih luas daripada sekadar persoalan sebuah judul buku.
Di satu sisi, upaya menggambarkan kehidupan seorang pemimpin dari perspektif nilai-nilai agama tentu bukan sesuatu yang otomatis keliru. Seorang pemimpin yang menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan pemerintahan tentu dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, penggunaan frasa “Islam Ala Prabowo” menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka.
Apakah yang dimaksud adalah cara seorang muslim bernama Prabowo dalam mengamalkan ajaran Islam? Ataukah istilah tersebut dapat dipahami sebagai sebuah konstruksi baru mengenai bagaimana Islam seharusnya ditempatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
Pertanyaan tersebut penting karena Islam bukan milik seorang tokoh, partai politik, pemerintah maupun kelompok tertentu.
Islam memiliki sumber ajaran, tradisi keilmuan dan sejarah yang jauh lebih panjang daripada perjalanan politik seorang manusia.
Jangan Sampai Agama Menjadi Stempel Kekuasaan
Hubungan antara agama dan kekuasaan selalu menjadi persoalan sensitif.
Agama dapat menjadi kekuatan moral yang mengingatkan penguasa agar berlaku adil, amanah dan berpihak kepada masyarakat.
Tetapi agama juga dapat kehilangan daya kritisnya apabila simbol-simbol keagamaan justru digunakan untuk memberikan pembenaran terhadap kekuasaan.
Karena itu, ukuran seorang pemimpin dalam perspektif Islam seharusnya tidak berhenti pada seberapa sering ia disebut religius, seberapa dekat dengan ulama, atau seberapa banyak simbol agama yang melekat dalam narasi pemerintahannya.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah keadilan, amanah, kejujuran, keberpihakan kepada rakyat, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap masyarakat lemah serta keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Dengan kata lain, rakyat tidak membutuhkan “Islam versi penguasa”.
Rakyat membutuhkan penguasa yang nilai-nilai keislamannya tercermin dalam kebijakan dan perilakunya.
Persoalan Pencantuman Nama Tokoh Harus Terang
Polemik lain yang tidak kalah penting adalah munculnya keberatan dari sejumlah tokoh yang namanya dikaitkan dengan materi dalam buku.
Jika benar terdapat nama atau tulisan tokoh yang dicantumkan tanpa persetujuan yang bersangkutan, persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka.
Ini bukan semata-mata persoalan politik.
Ini menyangkut etika intelektual, hak moral seorang penulis dan kredibilitas sebuah karya.
Apalagi buku tersebut membawa nama seorang Presiden Republik Indonesia.
Semakin besar nama yang dibawa dalam sebuah karya, semakin tinggi pula standar pertanggungjawaban akademik dan etik yang semestinya diterapkan.
Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai siapa penulisnya, bagaimana materi diperoleh, siapa yang memberikan persetujuan, serta bagaimana proses editorial buku tersebut dilakukan.
Presiden Boleh Religius, Tetapi Agama Tidak Boleh Dipolitisasi
Tidak ada persoalan dengan seorang Presiden yang menunjukkan identitas keagamaannya.
Begitu pula tidak ada larangan bagi masyarakat untuk mengapresiasi sisi religius seorang pemimpin.
Yang harus dijaga adalah batas antara keteladanan agama dan politisasi agama.
Seorang pemimpin yang menjalankan nilai agama semestinya justru semakin terbuka terhadap kritik.
Sebab dalam tradisi Islam, kekuasaan bukanlah sesuatu yang kebal dari koreksi.
Kekuasaan adalah amanah.
Dan amanah selalu memiliki pertanggungjawaban.
Karena itu, apabila buku tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana Prabowo mengamalkan nilai-nilai Islam, maka publik seharusnya dapat menguji gambaran tersebut melalui kenyataan kebijakan pemerintah.
Apakah kebijakannya mencerminkan keadilan?
Apakah rakyat kecil mendapatkan perlindungan?
Apakah hukum ditegakkan secara adil?
Apakah korupsi diperangi secara serius?
Apakah kebijakan negara memberikan kemaslahatan bagi masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan mengenai label.
Islam Tidak Perlu Diberi “Merek” Politik
Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai hubungan antara Islam, kebangsaan dan kekuasaan.
Islam Indonesia berkembang melalui banyak ulama, pesantren, organisasi masyarakat dan tradisi keilmuan.
Karena itu, Islam tidak membutuhkan personal branding dari seorang pejabat negara.
Jika Prabowo ingin dikenal sebagai pemimpin yang mengamalkan Islam, maka cara paling kuat untuk membuktikannya bukan melalui sebuah buku.
Biarkan kebijakan dan tindakannya yang berbicara.
Jika pemerintahan berjalan adil, rakyat sejahtera, hukum ditegakkan, korupsi diberantas dan kelompok lemah dilindungi, maka masyarakat sendiri yang akan menilai bahwa nilai-nilai agama benar-benar hadir dalam kepemimpinan.
Sebaliknya, apabila simbol agama hanya menjadi hiasan politik sementara ketidakadilan tetap terjadi, maka label keagamaan tidak akan mampu menutupi persoalan tersebut.
Kritik Bukan Berarti Anti-Islam dan Kritik kepada Presiden Bukan Berarti Anti-Pemerintah
Polemik ini juga harus ditempatkan secara dewasa.
Mereka yang mempertanyakan judul buku tersebut tidak otomatis anti-Islam.
Mereka yang mengkritik proses penyusunannya tidak otomatis anti-Prabowo.
Begitu pula mereka yang mendukung buku tersebut tidak otomatis menjadi bagian dari politik kekuasaan.
Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar.
Yang tidak boleh adalah menjadikan agama sebagai alat untuk membungkam kritik atau menjadikan kritik sebagai alasan untuk menyerang keyakinan seseorang.
Penutup
Pada akhirnya, polemik Islam Ala Prabowo seharusnya menjadi momentum untuk mengingatkan semua pihak bahwa agama memiliki posisi yang terlalu mulia jika hanya dijadikan ornamen politik.
Islam semestinya menjadi kekuatan moral yang mengingatkan siapa pun yang memegang kekuasaan.
Termasuk Presiden.
Karena itu, persoalan terpenting bukanlah apakah ada “Islam ala Prabowo”.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah kekuasaan Prabowo mampu mencerminkan nilai-nilai Islam berupa keadilan, amanah, kejujuran, kemaslahatan dan keberpihakan kepada rakyat?
Sebab pada akhirnya, agama tidak perlu menjadi alat legitimasi kekuasaan. Justru kekuasaanlah yang harus tunduk pada nilai-nilai moral agama dan konstitusi.
