CorongNusantaraNews.com — Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah memfokuskan langkah dalam mempersiapkan arah pembangunan tahun anggaran 2026. Melalui kegiatan Reses Anggota DPRD, pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Politisi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, menegaskan bahwa Kecamatan Cisarua diharapkan menjadi salah satu kawasan dengan percepatan pembangunan paling menonjol di tahun 2026.
> “Kami ingin Kecamatan Cisarua menjadi wilayah yang paling mudah dalam pembangunan tahun 2026,” ujar Wawan Hikal Kurdi saat menghadiri Reses Anggota DPRD masa sidang I di aula Kantor Kecamatan Cisarua, Senin (6/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wawan juga menyoroti peningkatan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor yang telah menembus angka Rp10 triliun pada tahun 2025.
> “APBD Kabupaten Bogor tahun 2025 tembus di angka Rp10 triliun. Ini hasil kerja sama semua pihak, bukan hanya dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Wawan menjelaskan, anggaran tersebut akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkomitmen memastikan manfaat dari anggaran tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Selain itu, ia juga menyinggung program Universal Health Coverage (UHC) yang menargetkan 100 persen cakupan layanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Bogor pada tahun 2026.
> “Insyaallah tahun 2026 UHC kita bisa mencapai 100 persen. Tahun sebelumnya anggarannya sekitar Rp200 miliar dan ini perlu dukungan dari para kepala desa,” tambahnya.
Dalam arahannya, Wawan juga meminta para Camat dan Kepala Desa untuk aktif menyesuaikan rencana pembangunan desa dengan kebijakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, yang mulai dibahas pada awal November 2025.
> “Saya minta Camat dan Kepala Desa menyesuaikan program dengan visi dan misi pembangunan daerah. Karena hasil musyawarah desa akan menjadi acuan dalam RAPBD 2026,” tegasnya.
Menutup kegiatan reses tersebut, Wawan Hikal Kurdi mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat agar program pembangunan tahun 2026 dapat berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
